Merincikan Kerugian Dalam Gugatan Perdata

-

    Ketika terjadi sengketa baik yang sifatnya melawan hukum (PMH) maupun ingkar janji (wanprestasi), Penggugat akan meminta ganti kerugian terhadap tergugat karena telah menciderai hak penggugat dan/atau tidak memenuhi kewajiban terhadap Penggugat. 

    Dan karenanya dalam gugatan bukan hanya ganti kerugian secara materil yang akan dimintakan kepada hakim agar menghukum Tergugat untuk membayarnya, namun Penggugat juga akan meminta ganti kerugian secara immateril. 

    Sehingga dalam gugatan tidak hanya mengurai bagaimana tergugat melakukan perbuatan yang sedemikian rupa yang akhirnya menciderai hak-hak Penggugat dan kemudian merugikan Penggugat, tetapi gugatan juga harus memuat besar kerugian yang dialaminya baik materil dan immateril. Sehingga nantinya didalam petitum Penggugat dapat meminta kepada hakim untuk menghukum Tergugat membayar atau mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat. 

    Namun banyak dari Penggugat yang hanya memasukkan atau menuliskan kerugiannya hanya terbatas pada besaran nominal saja tanpa menjabarkan secara detail hak apa yang dilanggar oleh Tergugat dan bagaimana kemudian Penggugat dapat mengalami kerugian yang didukung dengan adanya rincian kerugian yang dialami. 

    Merincikan nominal kerugian yang dialami baik materil maupun non materil tentu hal yang sangat penting dalam suatu gugatan ini. Sebab suatu gugatan adalah dasar bagi hakim menilai dan memutuskan suatu perkara. Jika suatu gugatan tidak dapat menjelaskan hak apa yang kemudian mengakibaykan adanya kerugian serta rincian ini tentu mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

   Putusan Mahkamah Agung (MA) tanggal 18 September 1975 No. 495 K/Sip/1975., menyebutkan bahwa "Penuntutan ganti rugi baru dapat dikabulkan apabila sipenuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut" (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II, Tentang Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata) ; dan Putusan Mahkamah Agung No. 19 K/Sip/1983 Tanggal 03 September 2003, menyebutkan bahwa karena ganti kerugian tersebut tidak dirinci, maka ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.[1]   

    [1] Putusan 49/Pdt.G.S/2020/Pn. Mks

#Gugatan niet ontvankelijk verklaard 1.0

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kumpulan Yurisprudensi Perceraian

-
Yuriprudensi Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang memiliki abstraksi hukum, sebagai berikut; "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 hufuf f Kompilasi Hukum Islam (KHI)." Yuriprudensi Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/1998 tanggal 8 Juni 2005 yang memiliki abstraksi hukum, sebagai berikut; "Keterangan dua orang saksi dalam sengeketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (recht gevolg) mempunyai kekuatan huum sebagai dalil pembuktian". Terhadap yurisprudensi ini perlu untuk mendudukan pengaturan recht govolg, dan saksi yang testimonium de auditu.  Rechts Gevolg adalah tentang apa yang terjadi akibat suatu tindakan, sedangkan testimonium de auditu adalah tentang siapa yang mengatakan dan bagaimana kesak...
Baca selengkapnya

Simbiosis Mutualisme Putusan Hakim dan Pengetahuan Akademik Hakim

-
" Putusan contra legem harus memiliki landasan fil osofis dan integritas akademik yang tinggi, serta moral dan etika yang kukuh. Bila tidak, maka hakim telah merusak legitimasi sistem peradilan ." Petikan kalimat dari Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H.,M.Hum.,M.M.,CPArb dan Dr. M. Khusnul Khuluq, S.Sy.,M.H, dalam buku Contra Legem Dalam Putusan Hakim (Perspektif Filsafat Keadilan dan Kebenaran) , bukanlah sekadar kutipan, melainkan sebuah manifesto yang menegaskan bahwa dunia hukum praktis dan dunia akademik adalah dua entitas yang terikat dalam sebuah simbiosis mutualisme yang tak terhindarkan. Keterikatan ini menjadi krusial, terutama ketika seorang hakim memutuskan untuk mengambil langkah kontroversial melakukan contra legem . Secara harfiah, contra legem berarti "bertentangan dengan undang-undang". Adapun dalam buku tersebu dijelaskan bahwa contra legem sebagai sebuah pendekatan untuk menyimpangi teks suatu peraturan demi mewujudkan suatu keadilan yang lebih...
Baca selengkapnya