Menyoal Pasal 338 KUHP (Doodslag).

-

Pasal 338 KUHP 

"Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun."
  1. Kejahatan ini dinamakan "makar mati" atau penbunuhan (doodslag). Disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja (dikehendaki), artinya dimaksud, termasuk niatnya. Apabila kematian itu tidak dimaksud, tidak masuk kedalam Pasal ini, mungkin masuk kedalam Pasal 359 (kelalaian yang mengakibatkan kematian), atau 351 sub 3 (penganiayaan bisa yang berakibat matinya orang), atau Pasal 354 sub 2 (penganiayaan berat berakibat mati), atau Pasal 355 sub 2 (penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu berakibat mati). 
  2. Pembunuhan itu harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh itu tidak dengan dipikir-pikir panjang  
  3. Jika pembunuhan itu dilakukan atas permintaan yang dinyatakan dengan sungguh-sungguh dari orang yang dibunuh itu, maka diancam hukuman yang lebih ringan (Pasal 334). [1] 
Bahwa jika terdapat suatu kasus perbuatan yang mengakibatkan hilangnya suatu nyawa maka perlu untuk ditinjau, dianalisis, dan dipelajari lebih lanjut untuk mengetahui apakah memang disengaja untuk menghilangkan nyawa (Pasal 338 KUHP), atau suatu perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan kematian Pasal 351 sub 3. 

Ada pula hal hal yang mengakibatkan hilangnya nyawa selain yang diatur dalam Pasal 338 (doodslag) dan penganiayaan, yaitu Pasal 184 ayat (4) yang mengatur perkelahiaan satu lawan satu / perkelahian tanding. 
 
Bahwa pada point ketiga juga perlu diperhatikan apakah perbuatan penghilangannya nyawa tersebut disebabkan karena ulah si korban sendiri, yang menentang atau memancing sehingga timbulnya suatu perbuatan penghilangan nyawa tersebut. Atas hal tersebut mendapat ancaman hukuman yang lebih ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 334 KUHP.
 
Sumber : 
[1]. KUHP R Soesilo. 

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Merincikan Kerugian Dalam Gugatan Perdata

-
     Ketika terjadi sengketa baik yang sifatnya melawan hukum (PMH) maupun ingkar janji (wanprestasi), Penggugat akan meminta ganti kerugian terhadap tergugat karena telah menciderai hak penggugat dan/atau tidak memenuhi kewajiban terhadap Penggugat.      Dan karenanya dalam gugatan bukan hanya ganti kerugian secara materil yang akan dimintakan kepada hakim agar menghukum Tergugat untuk membayarnya, namun Penggugat juga akan meminta ganti kerugian secara immateril.      Sehingga dalam gugatan tidak hanya mengurai bagaimana tergugat melakukan perbuatan yang sedemikian rupa yang akhirnya menciderai hak-hak Penggugat dan kemudian merugikan Penggugat, tetapi gugatan juga harus memuat besar kerugian yang dialaminya baik materil dan immateril. Sehingga nantinya didalam petitum Penggugat dapat meminta kepada hakim untuk menghukum Tergugat membayar atau mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat.      Namun banyak d...
Baca selengkapnya

Kumpulan Yurisprudensi Perceraian

-
Yuriprudensi Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang memiliki abstraksi hukum, sebagai berikut; "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 hufuf f Kompilasi Hukum Islam (KHI)." Yuriprudensi Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/1998 tanggal 8 Juni 2005 yang memiliki abstraksi hukum, sebagai berikut; "Keterangan dua orang saksi dalam sengeketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (recht gevolg) mempunyai kekuatan huum sebagai dalil pembuktian". Terhadap yurisprudensi ini perlu untuk mendudukan pengaturan recht govolg, dan saksi yang testimonium de auditu.  Rechts Gevolg adalah tentang apa yang terjadi akibat suatu tindakan, sedangkan testimonium de auditu adalah tentang siapa yang mengatakan dan bagaimana kesak...
Baca selengkapnya

Simbiosis Mutualisme Putusan Hakim dan Pengetahuan Akademik Hakim

-
" Putusan contra legem harus memiliki landasan fil osofis dan integritas akademik yang tinggi, serta moral dan etika yang kukuh. Bila tidak, maka hakim telah merusak legitimasi sistem peradilan ." Petikan kalimat dari Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H.,M.Hum.,M.M.,CPArb dan Dr. M. Khusnul Khuluq, S.Sy.,M.H, dalam buku Contra Legem Dalam Putusan Hakim (Perspektif Filsafat Keadilan dan Kebenaran) , bukanlah sekadar kutipan, melainkan sebuah manifesto yang menegaskan bahwa dunia hukum praktis dan dunia akademik adalah dua entitas yang terikat dalam sebuah simbiosis mutualisme yang tak terhindarkan. Keterikatan ini menjadi krusial, terutama ketika seorang hakim memutuskan untuk mengambil langkah kontroversial melakukan contra legem . Secara harfiah, contra legem berarti "bertentangan dengan undang-undang". Adapun dalam buku tersebu dijelaskan bahwa contra legem sebagai sebuah pendekatan untuk menyimpangi teks suatu peraturan demi mewujudkan suatu keadilan yang lebih...
Baca selengkapnya